Batas waktu evaluasi izin usaha pertambangan mineral dan batubara (IUP Minerba) oleh Pemerintah Provinsi telah berakhir pada 2 Januari 2017 kemarin. Setelah periode tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri nomor 43/2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan IUP Minerba, maka IUP yang berstatus non-Clean and Clear (Non-CnC) harus dicabut atau diakhirkan.

Evaluasi ribuan IUP minerba tersebut meliputi aspek administratif, kewilayahan, teknis dan lingkungan serta kewajiban finansial. Aryanto Nugroho, Manajer Advokasi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menyatakan pihaknya mendesak Gubernur di seluruh Indonesia untuk segera mengambil tindakan tegas atas status IUP yang berstatus Non-CnC di wilayahnya masing-masing.  

Tindakan tegas tersebut, lanjut dia, adalah dengan mencabut izin-izin yang non-CnC dan mengembalikan status lahannya sesuai dengan kebijakan peruntukan tata ruang wilayah yang telah ditetapkan, apalagi jika izin tersebut berada dalam kawasan hutan. “Proses penertiban IUP non-CnC ini harus ada ujungnya, tidak boleh lagi berlarut-larut, terlebih lagi telah ada keterlibatan KPK dalam monitoring dan supervisi dari proses rekonsiliasi dan evaluasi IUP ini sejak tiga tahun lalu,” imbuh Aryanto.   
Dalam siaran persnya, pada 20 Desember 2016 lalu, Menteri ESDM, Ignasius Jonan menyebutkan IUP yang telah dinyatakan lolos evaluasi atau berstatus Clean and Clear (CnC)  mencapai 6.335 IUP dari total sebanyak 9.721 IUP, sehingga masih terdapat 3.386 IUP berstatus Non-CnC.  

Maryati Abdullah, Koordinator Nasional PWYP Indonesia menegaskan apabila Gubernur tidak melakukan pencabutan IUP Non-CnC, Kementerian ESDM harus menggunakan kewenangannya untuk melakukan pencabutan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 152 Undang-Undang nomor 4/2009 tentang Pertambangan Minerba (UU Minerba). Maryati juga merekomendasikan kepada Kementerian ESDM untuk berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga lain seperti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait kewajiban lingkungan, finansial dan perpajakan pelaku industri pertambangan.  

Carolus Tuah, Koordinator Pokja-30 Kalimantan Timur menyampaikan, kepala daerah yang telah melakukan pencabutan IUP Non-CnC juga harus transparan dan terbuka kepada publik, mana IUP yang dicabut dan mana yang telah berstatus CnC, agar masyarakat dapat memantau apakah izin-izin pertambangan tersebut melanggar hak-hak masyarakat atau tidak.

Kewajiban Perusahaan Tetap Harus Ditagih
Agung Budiono, Manajer Program Tata Kelola Batubara PWYP Indonesia mengingatkan bahwa pencabutan IUP Non CnC tidak menghilangkan kewajiban perusahaan yang belum dilaksanakan. “Pemerintah harus tetap menagih baik kewajiban keuangan maupun lingkungan perusahaan yang  belum diselesaikan seperti pajak, PNBP maupun pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang, kendati IUP-nya sudah dicabut,” tegasnya.  

Temuan Korsup Minerba KPK menyebutkan sebanyak 6,3 juta hektar  tambang masuk ke dalam kawasan hutan konservasi dan hutan lindung; masih terdapat piutang PNBP sebesar Rp 26,2 triliun dimana 21,8 berupa DHPB/Royalti dari 5 (lima) Perusahaan PKP2B Generasi I dan sisanya Rp 4,3 triliun dari PKP2B, KK dan IUP; dan sebanyak 75% IUP tak membayar jaminan reklamasi dan pasca tambang.

“Pemerintah harus memastikan penyelesaian kewajiban perusahaan-perusahaan tambang tersebut secara transparan karena menyangkut kerugian negara dan kerugian lingkungan hidup. Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi seharusnya semakin mempermudah langkah-langkah pemerintah menghadapi perilaku perusahaan-perusahaan tambang yang tidak mau melunasi kewajibannya jika masuk ke dalam ranah hukum,” pungkas Agung.