Jakarta, 3 November 2017. Informasi dan sosialisasi program bagi BPJS Ketenagakerjaan sangat penting dalam memberikan edukasi dan citra institusi yang positif pada persepsi publik. Hal ini tentunya akan sulit dicapai jika tidak ada sinergi yang baik dengan berbagai pihak.

Karya jurnalistik merupakan salah satu cara untuk memberikan gambaran yang tepat kepada publik untuk menumbuhkan citra yang positif dan menyampaikan dalam bentuk tulisan program atau kegiatan institusi yang sedang dilakukan.

Dengan semangat untuk memperkuat kerja sama dengan stakeholders, BPJS Ketenagakerjaan mengadakan lomba khusus bagi para jurnalis dengan total hadiah Rp. 82,5 juta.

“Penyelenggaraan lomba ini sebagai bentuk apresiasi BPJS Ketenagakerjaan atas kerja sama yang baik dalam mendukung publikasi program dan kegiatan serta aksi BPJS Ketenagakerjaan,” kata Kepala Divisi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan, Irvansyah Utoh Banja di Jakarta.

Untuk perlombaan lomba karya tulis yang akan digelar kali ini bertema utama “40 TAHUN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN UNTUK SEMUA”

Adapun sub tema yang diangkat antara lain:

1. Digitalisasi 4 (empat) Program BPJS Ketenagakerjaan
2. Program GN Lingkaran (Gerakan Nasional Peduli Perlindungan Pekerja Rentan)
3. Perlindungan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI)
4. Perluasan Kepesertaan
5. Kesejahteraan Setelah Pensiun

Utoh mengatakan, bahwa dalam 40 tahun mengabdi, BPJS Ketenagakerjaan terus berbenah dan bekerja dengan penuh dedikasi dan profesionalitas yang tinggi. Sejalan dengan perkembangan era digital yang masif, maka bentuk sosialisasi penyampaian informasi program dan pelayanan kepada peserta sudah dilakukan secara digital.

Sebagai bentuk penguatan dan target perluasan kepesertaan, BPJS Ketenagakerjaan meluncurkan program-program yang adaptif dengan kebutuhan masyarakat luas seperti Gerakan Nasional Lingkaran. "Bisa dibilang bahwa program ini kental nuansa humanis karena unsur pedulinya sangat tinggi", jelas Utoh.

Belum lama ini pun BPJS Ketenagakerjaan dipercaya oleh pemerintah untuk mengelola jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja migran indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri untuk saat ini dan seterusnya.