Jakarta,- Pemerintah Indonesia menjalin kerjasama dengan Pemerintah Australia dalam konteks “One Health” yang melibatkan kerjasama lintas sektoral dan lintas disiplin ilmu.Kerjasama tersebut merupakan program kemitraan antar pemerintah yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) Indonesia dengan Departemen Pertanian dan Sumber Daya Air (DAWR) Australia.

Direktur Jenderal (Dirjen) PKH, Ketut Diarmita mengatakan kerjasama ini guna untuk penguatan pelayanan veteriner di Indonesia, terutama untuk pencegahan, deteksi dan pengendalian penyakit-penyakit hewan menular prioritas dan yang baru muncul.

“Anggaran kerjasama didanai pemerintah Australia sebesar AUD 6,9 juta dalam kurun waktu tiga tahun yakni 2015 hingga 2018,” kata Ketut dua hari lalu di Jakarta, Selasa (14/2).

Ia menjelaskan fokus program Australia – Indonesia Partnership for Emerging Infectious Diseases (AIP-EID) tahap 2 ini merupakan kelanjutan AIP-EID Tahap I yang telah dilaksanakan pada periode 2010-2014 untuk mendukung terbangunnya kapasitas dalam mendeteksi dan respons tehadap penyakit-penyakit menular. Program AIPEID tahap 2 mengambil pendekatan pembangunan berkelanjutan untuk mendukung pencegahan, deteksi, dan pengendalian penyakit-penyakit hewan menular prioritas dan yang baru muncul.

“Sasaran ini selaras dengan prioritas pemerintah Republik Indonesia untuk mengendalikan penyakit zoonosis, serta meningkatkan produksi ternak domestik untuk memastikan keamanan pangan dan menstabilkan harga pasar untuk produk ternak,” ujar Ketut.

Terkait kerjasama tersebut, Ketut menyampaikan ucapan terimakasih kepada pemerintah Australia dengan dilanjutkankannya program ini, terutama dalam penguatan sistem pelayanan kesehatan hewan nasional yang dinilai sangat penting, terutama sebagai upaya dalam menghadapi ancaman masuknya penyakit hewan menular yang baru muncul yang sangat berpotensi menghancurkan dunia peternakan.

Oleh karena itu, pada program kemitraan Australia-Indonesia AIPEID 2 difokuskan pada 3 komponen yaitu, pertama, persiapan dan Kesiapsiagaan Darurat. Kedua, sistem Informasi Kesehatan Hewan. Ketiga, penguatan Kapasitas Kepemimpinan dan Manajemen dapat mencegah munculnya penyakit-penyakit baru yang berpotensi menjadi ancaman ekonomi dan ancaman sosial di Indonesia.

“Jika terjadi outbreak suatu penyakit di wilayah di Indonesia, tentunya ini akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah”, ungkap Ketut.

Oleh karena itu, Ketut meminta pihaknya yakni Direktur Kesehatan hewan agar lebih mengoptimalkan kinerja iSIKHNAS (Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional yang terintegrasi).

“iSIKHNAS harus didesign kembali agar early report atau early detection dapat berjalan dengan baik, sehingga pemerintah dapat bergerak cepat untuk mengambil keputusan atau langkah-langkah aksi dalam pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan, jangan sampai terjadi outbreak” himbaunya.