Jakarta. Pembangunan pertanian saat ini hasilnya berjalan on-the right track sesuai roadmap kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani, ungkap Dr Anna Astrid Kasubag Data Sosial Ekonomi, pada Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Pertanian (Kementan) pada 11/7. Hal tersebut menanggapi press rilis INDEF pada 10 Juli 2017 tentang evaluasi kebijakan pangan di masa pemerintahan Jokowi-JK.

Ana mengatakan kelihatannya INDEF sangat tidak objektif, tidak mengungkapkan  secara gamblang Rating Food Sustainability Index (FSI) pada aspek sustainable agriculture yang  merupakan tupoksi utama Kementan. Rating FSI untuk aspek sustainable agriculture, Indonesia berada di rangking 16 (skor 53,87) setelah Argentina serta berada di atas Cina, Ethiopia, Amerika Serikat, Nigeria, Arab Saudi, Afrika Selatan, Mesir, Uni Emirat Arab, dan India.

“Intinya hasil riset ini menunjukkan Indonesia berada di atas Amerika Serikat”, ungkap Anna.

Selanjutnya Ana menyampaikan riset GFSI memang berbeda dengan FSI. Baca hati hati kalimat pada rilis di media. Kementan tidak mencampur adukan antara GFSI dan FSI. Pada Juni 2016 peringkat GFSI Indonesia berada pada peringkat 71 dari 133 negara dengan skor 50,6 atau naik 2,7 poin.

“Hal yang perlu dicatat adalah peningkatan skor 2,7 ini merupakan peningkatan tertinggi di seluruh dunia”, uangkap Anna.

Terkait program Pajale Program Pajale, tidak benar bila disebutkan anggaran yang tinggi belum optimal.  Kenaikan anggaran empat komponen peningkatan produksi dan produktivitas Rp 15 triliun dari tahun 2014-2017 telah digunakan untuk membangun infrastruktur yang dampaknya baru kelihatan beberapa tahun ke depan, dan sebagian berupa benih, pupuk dan lainnya telah berdampak langsung pada peningkatan produksi pangan. 

Buktinya produksi padi 2014-2016 naik 8,3 juta ton GKG atau 11,7 persen. Peningkatan produksi padi ini senilai Rp 38,2 triliun. Produksi jagung naik 4,2 juta ton atau 21,9 persen, peningkatan produksi jagung ini setara Rp 13,2 triliun. Bukti produksi naik itu juga bisa dilihat dari naiknya angka sejak 2014-2016 PDB pertanian harga konstan 2016 Rp 1.209 triliun tumbuh 3,25% (yoy) dan pada triwulan-I 2017 tumbuh 7,12% (yoy).

“Satu bukti lagi kedaulatan pajale on the right track adalah sejak 2016 tidak ada impor beras medium, tidak impor cabai segar dan bawang merah konsumsi. Pada 2017 tidak ada impor jagung pakan ternak,” ungkap Anna.

Oleh karena itu, menurut Anna, Analisis INDEF sangat dangkal menganalisis data impor dan tidak cross check dari berbagai sumber. INDEF salah menafsirkan data impor beras. Untuk diketahui sejak 2016 hingga sekarang tidak ada impor beras medium. Sejak 2016 hingga sekarang Kementan tidak menerbitkan rekomendasi impor beras medium dan Kemendag tidak menerbitkan ijin impor beras medium. Beras medium yang masuk Indonesia pada awal tahun 2016 sebesar 818 ribu ton merupakan luncuran dari kontrak impor BULOG tahun 2015. 

Selanjutnya impor beras Januari-Mei 2017 sebesar 94 ribu ton itu bukan impor beras medium, tetapi beras pecah 100%, tepung beras dan gabah untuk benih. Pada tahun 2016 impor jagung turun 62 persen dan tahun 2017 hingga saat ini tidak ada impor jagung untuk pakan ternak.