HONG KONG, TIONGKOK (26 September 2017) — Memanfaatkan modal dan keahlian teknis swasta melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU, atau public-private partnership – PPP) dapat membantu negara-negara Asia dan Pasifik memenuhi kebutuhan infrastrukturnya yang saat ini mencapai kira-kira $1,7 triliun per tahun, demikian menurut laporan baru dari Asian Development Bank (ADB).

Bab khusus dalam Asian Development Outlook (ADO) 2017 Update kali ini menganalisis KPBU sebagai sumber dukungan yang sangat penting dari sektor swasta bagi upaya kawasan ini menutup kekurangan pembiayaan infrastruktur yang mencapai $500 miliar per tahun. ADO adalah publikasi ekonomi ADB.

“Jika dilaksanakan dengan benar, KPBU berpotensi mengisi kebutuhan infrastruktur yang sangat besar di kawasan ini, sambil memanfaatkan kemampuan dan sumber daya sektor swasta guna mencapai sasaran bersama, yaitu pembangunan berkelanjutan bagi semua,” kata Ekonom Kepala ADB, Yasuyuki Sawada.

Kebutuhan pembangunan Asia sangat besar, mengingat lebih dari 400 juta penduduk Asia saat ini masih hidup tanpa listrik, 300 juta orang tanpa air bersih yang aman, dan lebih dari 1,5 miliar orang tanpa sanitasi dasar. Sumber daya pemerintah dan lembaga keuangan internasional seperti ADB tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dan inilah yang dapat dibantu diatasi oleh sektor swasta melalui KPBU.

Laporan tersebut mencatat bahwa jika dilaksanakan dengan benar, KPBU dapat meningkatkan baik infrastruktur maupun penyampaian layanan publik, sehingga KPBU adalah alat yang efektif dalam pembangunan ekonomi inklusif. Model KPBU semakin diterima di Asia, dengan jumlah proyek yang disampaikan melalui skema ini tumbuh empat kali lipat dalam 25 tahun terakhir. Saat ini, transaksi KPBU di kawasan ini masih terkonsentrasi di Asia Timur dan Selatan, yang menunjukkan adanya peluang yang belum digali di sub-kawasan lainnya. Fokus proyek KPBU selama ini biasanya adalah di bidang energi dan transportasi; Meski demikian, kesehatan dan pendidikan merupakan bidang-bidang yang mulai dijajaki untuk diwujudkan menggunakan skema KPBU.

Agar dapat melaksanakan skema KPBU dengan efektif dalam proyek pembangunan di Asia dan Pasifik, laporan ini mencatat bahwa tata kelola, legislasi, struktur kelembagaan, dan pengetahuan mengenai seluk-beluk KPBU harus ditingkatkan. Bersamaan dengan upaya luas untuk meningkatkan iklim investasi dan memperdalam pasar keuangan, pemerintah di kawasan ini dapat meningkatkan peluang keberhasilan pelaksanaan KPBU melalui alokasi risiko yang optimal kepada pemangku kepentingan, menjalankan kebijakan regulasi yang tepat, memilih proyek yang tepat untuk dijadikan KPBU, dan menemukan mitra swasta yang cocok.

ADB, yang berbasis di Manila, dikhususkan untuk mengurangi kemiskinan di Asia dan Pasifik melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan yang menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan integrasi kawasan. Didirikan tahun 1966, ADB telah menandai 50 tahun kemitraan pembangunan di kawasan ini. ADB dimiliki oleh 67 anggota—48 di antaranya berada di kawasan Asia dan Pasifik. Pada 2016, total bantuan ADB mencapai $31,7 miliar, termasuk $14 miliar dalam bentuk pembiayaan bersama (cofinancing).