Jakarta, Kominfo - Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Indonesia membutuhkan antisipasi dalam bentuk peraturan dan kebijakan Pemerintah sesuai dengan dinamika yang ada, agar selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Dalam bidang perposan dan logistik, tugas dan fungsi untuk mengantisipasi dinamika TIK diemban oleh Direktorat Pos Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika.

“Industri logistik mungkin yang paling banyak dengan pengiriman besar adalah perusahaan. Sekarang terjadi perubahan karena pengiriman secara individual menjadi meningkat karena adanya tokopedia, toko online, dan lainnya. Pengiriman individu juga semakin meningkat bahkan bisa ke luar negeri,” ungkap Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Ahmad Ramli saat membuka Seminar Nasional: Kontribusi Industri Logistik untuk Ekonomi Digital di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (14/05/2018) pagi.

Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya pembangunan infrastruktur jalan, pelabuhan, dan bandara yang akan memperkuat arus transportasi dan logistik ke depan. Selain itu, Kementerian Kominfo ikut berperan dalam mendorong pembangunan broadband nasional melalui program percepatan 4G seluruh Indonesia, pembangunan Palapa Ring, pembangunan satelit multifungsi sehingga jaringan broadband dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Tentu ini akan menjadi arus data yang akan berfungsi menjadi pendukung arus logistik nasional.

“Semua yang awalnya dari sebuah toko, grosir, mall, sekarang sudah tergeser disrupsinya menjadi serba online (virtual). Jika dulu kita harus repot membuat pusat perbelanjaan di daerah, sekarang hanya perlu membangun (gudang) di kota saja,” tambah Dirjen PPI Ahmad Ramli.

Namun terdapat beberapa permasalahan yang timbul dengan tercerminnya dalam peringkat Indonesia berdasarkan Logistic Performance Index (LPI) dari tahun 2014 menduduki peringkat ke 53 menjadi 63 pada tahun 2016. LPI memiliki enam indikator dalam penilaian yang menjadi indikator penilaian yang terdiri dari Customs, Infrastructure, International Shipment, Logistics Competency, Tracking and Tracing, and Timeliness.

Psdahal, sesuai hasil kajian Ernst & Young (EY) dan Kementerian Koordinator Perekonomian dalam Studi Roadmap e-Commerce Indonesia, menunjukkan bisnis e-commerce Indonesia dari tahun 2015 diperkirakan meningkat dari 10 kali lipat pada tahun 2020, menembus valuasi USD 130 Miliar atau Rp 1.800 Triliun. Hal ini dapat terwujud jika tercipta 1.000 digital teknopreneur dengan valuasi bisnis USD 10 Miliar atau Rp 138 Triliun. Ini menjadi potensi besar bagi pos logistik nasional, namun e-commerce tersebut juga berhasil apabila didukung logistik yang kuat.

Melalui Seminar Nasional dengan tema 'Kontribusi Industri Logistik untuk Ekonomi Digital' ditargetkan dapat teridentifikasi kesiapan industri logistik e-commerce dan menemukenali peluang, tantangan dan hambatan industri logistik dalam meningkatkan kinerja pelaku jasa logistik yang mendukung ekonomi digital. “Bisnis logistik ini tidak terpisahkan. Toko-toko online itu tidak akan jalan kalau tidak ada jasa logistik” papar Dirjen PPI Ahmad Ramli.

Melalui pertemuan dengan stakholders juga akan dirumuskan solusi bagi industri logistik e-commerce dari aspek regulasi, kualitas layanan, dan perlindungan konsumen sehingga tercipta optimalisasi industri logistik e-commerce pun harus dicari.

"Pelaku e-commerce harus mengedepankan kehandalan dan professionalitas. Maka dari itu, harus ada sharing knowledge antar pemangku kepentingan untuk menghilangkan keraguan bagi konsumen dan calon pelaku usaha e-commerce, membangun kepercayaan konsumen dan pengguna e-commerce serta meningkatkan ekonomi digital melalui optimalisasi layanan logistik yang meliputi ketepatan, keamanan, standar layanan, dan pemanfaatan teknologi digital," kata Dirjen Ramli.