Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kamis, 17 Mei 2018. Menteri LHK, Siti Nurbaya melanjutkan kunjungannya ke pimpinan organisasi keagamaan yang ada di Indonesia. Sebelumnya, Menteri Siti telah berkunjung ke Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Persaudaraan Muslimin Indonesia (PARMUSI), Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI). Dan kali ini, Menteri Siti berkunjung ke Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) di Jakarta (17/5/2018).

Tujuan kunjungan Menteri Siti kali ini sama seperti pertemuan di organisasi keagamaan yang lain, yaitu untuk mendapatkan dukungan untuk mempercepat realisasi program-program prioritas nasional yang sedang dikerjakan KLHK. Dukungan ini sangat dibutuhkan karena organisasi keagamaan tersebut mempunyai jaringan hingga ke tingkat paling bawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, Menteri Siti menginginkan adanya sinergi program-program KLHK yang sebagian besar berhubungan langsung dengan masyarakat.

“Kami melihat bahwa pendekatan keumatan itu menjadi sangat strategis. Karena teladan dan bimbingan dari tokoh agama kepada umatnya menjadi sangat penting.”, Jelas Siti Nurbaya.

Kujungan Menteri Siti kali ini diterima langsung oleh Ketua Umum KWI, Mgr. Ignatius Suharyo, Sekretaris Jenderal KWI, serta 10 perwakilan keuskupan dari total 37 keuskupan di KWI. Menteri Siti menjelaskan secara spesifik, saat ini ada dua program KLHK yang membutuhkan dukungan KWI di lapangan. Pertama adalah percepatan realisasi target Perhutanan Sosial dan Reforma Agraria di daerah, kemudian program lainnya adalah mengenai pengelolaan sampah di tingkat masyarakat.

Telah diketahui bahwa Perhutanan Sosial menargetkan 12,7 juta hektar lahan di kawasan hutan untuk diberikan akses kelola kepada masyarakat. Tahun 2019 target yang diharapkan adalah memberikan hak kelola kawasan hutan kepada masyarakat sebanyak 4 juta hektar. Hingga saat ini realisasinya telah mencapai 1,6 juta hektar untuk kurang lebih 337.000 Kepala Keluarga di seluruh Indonesia.

Menteri Siti menuturkan bahwa Perhutanan Sosial ini menjadi program yang penting untuk pemerataan keadilan ekonomi. Tercatat ada 25.000 desa diantara 80.000 desa yang penduduknya ada di tepi dan di dalam kawasan hutan. “Dan diantara penduduk itu terdapat kira-kira hampir 10 juta kategorinya miskin.”, tutur Menteri Siti.

Perwakilan Uskup yang berasal dari berbagai propinsi di Indonesia diharapkan dapat membantu mengidentifikasi masyarakat yang memang membutuhkan program Perhutanan Sosial tersebut. KLHK kemudian akan memproses dan memverifikasi usulan yang masuk sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Dalam hal pengelolaan sampah, menurut Menteri Siti sudah saatnya waktunya untuk Indonesia untuk berperilaku baik terhadap sampah. Tentu saja para Uskup dalam kesehariannya atau dalam fatwa menjadi sangat penting untuk membimbing masyarakat.

“Tentu saja dari pemerintah terus melakukan kontrol, tapi juga membutuhkan KWI untuk membina masyarakat secara bersama-sama.”, tutur Menteri Siti.