January
04
2017
     09:45

Menjaga APBN Sebagai Instrumen Kebijakan Yang Kredibel, Efektif dan Efisien, serta Berkelanjutan (Sustainable)

Publisher
Contributor
Administrator 3

Jakarta, 3 Januari 2017 – APBN 2016 terkendali dalam batas aman. Hal ini merupakan keberhasilan Pemerintah menjaga APBN sebagai instrumen kebijakan yang kredibel, efektif dan efisien serta berkelanjutan (sustainable), meskipun sepanjang tahun 2016 perkembangan ekonomi global diwarnai berbagai tantangan, dan belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan.

Situasi global tersebut disebabkan tingkat permintaan global dan harga komoditas yang masih lemah. Ditambah lagi kondisi perekonomian global masih tidak pasti dengan berlanjutnya moderasi perlemahan Tiongkok, proyeksi kenaikan suku bunga AS dan ketidakpastian geopolitik di beberapa kawasan. 

Dalam menghadapi berbagai tantangan perekonomian global, Indonesia terus melanjutkan komitmen terhadap reformasi ekonomi yang komprehensif yang terdiri dari (1) reformasi struktural untuk memperbaiki iklim investasi dan menjaga daya beli masyarakat; (2) reformasi anggaran untuk menciptakan kebijakan fiskal dan APBN yang kredibel, memberi kepastian, dan berkesinambungan; serta (3) kebijakan moneter yang akomodatif dan menjaga stabilitas.  Dinamika ekonomi yang terjadi serta kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah terefleksi di dalam realisasi indikator ekonomi makro sebagai berikut: (lihat lampiran)

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 diperkirakan tumbuh 5,0 persen, di bawah asumsi APBNP tahun 2016, namun relatif lebih baik dari tahun 2015 sebesar 4,8 persen serta masih termasuk peringkat ketiga terbaik di negara-negara G-20. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baik tersebut dicapai dengan tetap menjaga tingkat inflasi yang terkendali. Inflasi tahun 2016 diperkirakan mencapai 3,1 persen atau lebih rendah dibandingkan asumsi inflasi di dalam APBNP tahun 2016 sebesar 4,0 persen.  Di samping inflasi yang terkendali, terjaganya stabilitas ekonomi juga tercermin dari rata-rata nilai tukar rupiah tahun 2016 yang berada pada level Rp13.307,00 per dolar AS atau lebih kuat dibandingkan dengan asumsi APBNP sebesar Rp13.500,00 per dolar AS.

Kesehatan fundamental ekonomi disertai berbagai langkah kebijakan seperti pemulihan kredibilitas pelaksanaan APBN serta pelaksanaan Undang-Undang Pengampunan Pajak menjadi faktor penguatan rupiah. Sementara itu, rata-rata realisasi suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan sedikit lebih tinggi dari asumsi dalam APBNP tahun 2016. Hal ini terutama dipengaruhi oleh dinamika likuiditas pasar keuangan global khususnya dampak dari persepsi negatif pasar terhadap isu normalisasi suku bunga acuan AS. Realisasi harga minyak mentah Indonesia sepanjang tahun 2016 diperkirakan mencapai USD40 per barel atau sama dengan asumsi APBNP Tahun 2016.

Sementara itu, realisasi rata-rata lifting minyak mentah Indonesia tahun 2016 diperkirakan mencapai 829 ribu barel per hari, sedikit lebih tinggi dibanding target di dalam APBNP 2016 sebesar 820 ribu barel setara minyak per hari. Sementara itu, perkiraan realisasi lifting gas bumi mencapai 1.184 ribu barel setara minyak per hari, lebih tinggi dibanding target APBNP 2016 sebesar 1.150 ribu barel setara minyak per hari.  Berdasarkan dinamika ekonomi sebagaimana diuraikan di atas, Pemerintah melaksanakan APBN dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan berkesinambungan.   


Penjelasan Pokok-pokok Pelaksanaan APBN Menghadapi kondisi ekonomi makro yang terjadi pada tahun 2016, baik kondisi ekonomi global yang melambat maupun kondisi ekonomi dalam negeri yang belum sepenuhnya pulih, defisit APBN tahun 2016 dapat dijaga pada batas yang aman, yaitu 2,46 persen terhadap PDB atau sebesar Rp307,7 Triliun. Realisasi sementara defisit tersebut lebih tinggi dibandingkan target dalam APBNP tahun 2016, yaitu sebesar Rp296,7 Triliun (2,35 persen terhadap PDB). Dibandingkan dengan target dalam APBNP tahun 2016, realisasi sementara pendapatan negara mencapai 86,9 persen (Rp1.551,8 Triliun), dan realisasi sementara belanja negara mencapai              89,3 persen (Rp1.859,5 Triliun). Realisasi pendapatan negara berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.283,6 Triliun (83,4 persen dari target APBNP) dan PNBP sebesar Rp262,4 Triliun        (107,0 persen dari target APBNP). Realisasi belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.148,6 Triliun (87,9 persen dari target APBNP) dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp710,9 Triliun (91,6 persen dari target APBNP). Realisasi penerimaan perpajakan yang lebih rendah dibandingkan target dalam APBNP tahun 2016 dipengaruhi oleh lebih rendahnya pertumbuhan ekonomi tahun 2016 dibandingkan dengan asumsi APBNP tahun 2016 dan belum pulihnya harga komoditas. Namun apabila dibandingkan dengan tahun 2015, kinerja penerimaan perpajakan tahun 2016 meningkat 3,5 persen. Utamanya didorong oleh pertumbuhan PPh non-migas sekitar 14 persen dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan penerimaan perpajakan tersebut tidak terlepas dari keberhasilan program tax amnesty. Penerimaan uang tebusan dari tax amnesty mencapai Rp107,0 Triliun. Hasil dari program tax amnesty diharapkan akan meningkatkan tax ratio dalam jangka menengah melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi. Program tax amnesty masih akan berlanjut sampai dengan bulan Maret 2017.

Realisasi penerimaan perpajakan terutama dipengaruhi oleh penerimaan PPh non-migas, PPN, dan cukai. Realisasi penerimaan PPh non-migas tahun 2016 mencapai Rp630,9 Triliun (termasuk dari tax amnesty), atau tumbuh sekitar 14 persen. Kinerja pertumbuhan penerimaan PPh non-migas tersebut juga dipengaruhi oleh rendahnya harga komoditas serta kinerja ekspor yang masih rendah. Penerimaan PPN tahun 2016 sebesar Rp410,5 Triliun, atau lebih rendah 3,1 persen dibandingkan tahun 2015, dipengaruhi oleh rendahnya PPN impor karena masih lemahnya kinerja impor.  Sementara itu, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai tahun 2016 mencapai  Rp178,7 Triliun (97,2 persen dari target APBNP).

Nilai ini secara nominal turun dari realisasi penerimaan tahun 2015 yang mencapai Rp179,6 Triliun. Namun demikian, secara prosentase mengalami kenaikan dari pencapaian tahun sebelumnya yang mencapai 92,1 persen dari APBNP 2015. Hal tersebut antara lain akibat melambatnya kegiatan ekspor yang disebabkan pelemahan harga komoditas ekspor Selanjutnya, realisasi PNBP tahun 2016 melebihi target APBNP tahun 2016 meskipun harga komoditas mengalami penurunan. Hal ini dipengaruhi oleh adanya pergeseran sumber penerimaan dari PNBP sumber daya alam ke PNBP yang bersumber dari penerimaan Kementerian/Lembaga.

Penerimaan SDA lebih rendah dibandingkan target dalam APBNP, meskipun asumsi harga minyak dan lifting minyak dan gas cukup sesuai dengan asumsi dalam APBNP, tetapi menguatnya nilai tukar Rupiah dan kenaikan cost recovery berpengaruh terhadap penerimaan PNBP. Di sisi lain, realisasi sementara belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp677,6 Triliun (88,3 persen terhadap pagu APBNP 2016). Apabila dibandingkan dengan outlook setelah penghematan (termasuk penghematan alamiah), maka kinerja penyerapan belanja K/L mencapai 100,8 persen.

Realisasi ini lebih tinggi dari penyerapan anggaran tahun 2015 sebesar 92,0 persen. Perbaikan realisasi belanja K/L mencerminkan perbaikan dalam pelaksanaan anggaran yang dimulai sejak awal tahun 2016. Kinerja penyerapan belanja K/L juga dipengaruhi oleh kebijakan percepatan pelaksanaan kegiatan antara lain pelelangan dini, yang berjalan efektif, tercermin dari peningkatan penyerapan bulanan yang lebih tinggi dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.  Apabila dilihat menurut jenis belanja, realisasi belanja barang tahun 2016 mencapai               Rp257,7 Triliun atau 85,1 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2016.

Faktor yang mempengaruhi penyerapan pada belanja barang adalah peningkatan efisiensi belanja barang melalui Instruksi Presiden nomor 8 tahun 2016, terutama untuk penghematan perjalanan dinas, dan paket meeting. Sementara itu, realisasi belanja modal mencapai Rp165,0 Triliun atau sekitar 79,9 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2016. Kinerja penyerapan belanja modal tersebut dipengaruhi oleh upaya untuk meningkatkan belanja produktif, maupun upaya untuk mengembalikan kredibilitas APBN dengan dilakukannya penghematan. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan, belanja modal yang belum dilaksanakan, kegiatannya dapat diluncurkan ke tahun 2017.  Selanjutnya, penyerapan belanja non-K/L mencapai Rp471,0 Triliun (87,4 persen dari APBNP tahun 2016).

Capaian realisasi tersebut antara lain dipengaruhi oleh realisasi subsidi energi yang tingkat penyerapannya mencapai 113,2 persen. Di sisi lain, realisasi subsidi non-energi secara persentase lebih rendah dibandingkan tahun 2015. Lebih rendahnya realisasi subsidi non-energi terutama disebabkan oleh realisasi subsidi bunga kredit program yang baru dialokasikan pada tahun 2016, yaitu subsidi bunga KUR, subsidi bunga kredit perumahan, dan subsidi bantuan uang muka perumahan. Adapun realisasi pembayaran bunga utang yang lebih rendah dari pagunya dalam APBNP tahun 2016 antara lain dipengaruhi oleh penurunan tingkat imbal hasil SBN serta lebih kuatnya realisasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dibanding asumsinya dalam APBNP 2016. 

Realisasi sementara anggaran transfer ke daerah dan dana desa dalam tahun 2016 mencapai Rp710,9 Triliun (91,6 persen dari pagu APBNP tahun 2016) terutama dipengaruhi oleh rendahnya realisasi dana bagi hasil (DBH), Dana Transfer Khusus, baik DAK fisik dan DAK non-fisik (tunjangan profesi guru PNSD) akibat optimalisasi penggunaan akumulasi dana tahun-tahun sebelumnya. Sementara DAU yang ditunda sebesar Rp19,4 Triliun telah dapat dibayarkan kembali sepenuhnya.  Selanjutnya, realisasi sementara pembiayaan anggaran mencapai Rp330,3 Triliun, atau sebesar 111,3 persen dari APBNP tahun 2016. Realisasi pembiayaan anggaran tersebut terdiri dari pembiayaan utang sebesar Rp393,6 Triliun dan pembiayaan non-utang sebesar negatif Rp63,3 Triliun. 

Dalam realisasi pembiayaan anggaran non-utang tersebut, terdapat penyertaan modal negara sebesar Rp65,2 Triliun, sesuai dengan target dalam APBNP tahun 2016. Dengan terealisasinya seluruh rencana PMN ini, diharapkan BUMN dapat berperan dalam pembangunan infrastruktur serta
dengan tata kelola yang baik dapat meningkatkan sumbangannya dari penerimaan pajak dan dividen bagi negara. Berdasarkan realisasi sementara defisit anggaran sebesar Rp307,7 Triliun dan realisasi sementara pembiayaan anggaran yang mencapai Rp330,3 Triliun tersebut, maka dalam pelaksanaan APBNP tahun 2016 terdapat SiLPA sebesar Rp22,7 Triliun.  Dengan demikian, Pemerintah telah dapat mengelola pelaksanaan APBNP Tahun 2016 secara kredibel melalui langkah-langkah peningkatan penerimaan negara dan belanja negara yang efisien dan efektif dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yaitu masyarakat adil dan makmur.

 

 


Contact Information 1:
Humas Kemenkeu

mediacenter.kemenkeu@gmail.com
(021) 3849605


Contact Information 2:
Administrator-1
KONTAN
admin1@kontan.co.id
021

Release Terkini


video porno izle
En yeni sikis porno izle adresi!