Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rabu, 23 Agustus 2017. Sektor lingkungan hidup dan kehutanan memiliki banyak potensi bisnis untuk dikembangkan, dan diperlukan terobosan-terobosan dengan mengintegrasikan konsep kewarganegaraan (citizenship) dan kewirausahaan (entrepreneurship). Hal ini disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, dalam Seminar Terapan Entrepreneurship Kelola Usaha Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Anak Negeri, di Jakarta (24/08/2017).

Dalam seminar yang diselenggarakan oleh Kementerian LHK didukung Galang Kemajuan (GK) Center ini, Siti Nurbaya juga menyampaikan bahwa, saat ini Indonesia sedang mengalami perubahan paradigmatik dalam pembinaan dan pengembangan sektor LHK.

"Unsur paradigmatik yang harus dijaga dalam lingkungan hidup dan kehutanan, yaitu  prinsip pembangunan dan kelestarian, prinsip manfaat banyak bagi masyarakat luas, membangun produktivitas rakyat, membangun ekonomi domestik dan berkeadilan, jasa lingkungan sebagai basis pertumbuhan wilyah, serta limbah dan sampah sebagai sumber daya ekonomi", ujar Siti Nurbaya.

Menurut Siti Nurbaya, dari sisi ketatanegaraan, perlu menjaga citizenship, dan dalam hal ini, citizenship di sektor LHK tidak dapat berjalan begitu saja, jika tidak diiringi dengan terapan-terapan kewirausahaan (entrepreneurship).

"Di kehutanan, kombinasi (citizenship dan entrepreneurship) yang paling konkrit, ada dalam program  presiden, yang merupakan program kita semua yaitu Perhutanan Sosial", Siti Nurbaya menambahkan.

Keberhasilan program Perhutanan Sosial yang optimal, ditekankan Siti Nurbaya kepada seluruh jajaran Kementerian LHK, harus ada interaksi bersama masyarakat yang mengembangkan kreativitas dan inovasi.

"Jika seluruh inovasi dan kreativitas ada dalam interaksi bersama aparat dan masyarakat,  maka secara keseluruhan akan memberikan nilai manfaat nasional, bukan hanya kesempatan kerja, tetapi kesempatan kerja berpenghasilan, dan memberikan nilai produktivitas domestik dan nasional, selain mendukung produktivitas bangsa dan kualitas manusia, menjadi bangsa Indonesia yang berkualitas", tutur Siti Nurbaya.

Atas prestasi Indonesia yang menempati ranking pertama hasil survei Gallup World Poll, sebagai pemerintah yang dipercaya oleh rakyat, Siti Nurbaya berharap agar hal ini dapat terus dijaga oleh jajaran pemerintah, melalui birokrasi yang responsif terhadap perkembangan masyarakat dan jiwa entrepreneur, yang melayani warga negara, dan memandang kepentingan umum sebagai hasil dialog dan gagasan nilai-nilai, dan bukan sekedar kepentingan kelompok.

"Oleh karena itu, birokrat harus memberikan pelayanan, bukan mengarahkan tetapi berbagi pandangan dan nilai-nilai, posisikan secara rakyat secara bernilai, bukan hanya bekerja dan produktif saja, namun partisipatif dalam jangka panjang dan proses kolaboratif. Ini adalah bentuk kepemimpinan yang saling berbagi dan senantiasa menghormati keinginan rakyat, sebagaimana telah dicontohkan langsung oleh Presiden Joko Widodo, yang perlu didukung oleh pemerintah di tingkat tapak", tegas Siti Nurbaya.

Siti Nurbaya kembali mengingatkan bahwa, perlunya dicari suatu format operasional pembangunan yang berarti bagi masyarakat dan bukan sekedar komitmen bagi para birokrat.