Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Selasa, 7 November 2017. Sebanyak 3 (tiga) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I) Lingkup KLHK dilantik oleh Menteri LHK, Siti Nurbaya, di Jakarta (07/11/2017). Hal ini merupakan salah satu upaya menuju tata kelola pemerintahan yang baik, teratur, terintegrasi, dan terbarukan.

Ketiga pejabat baru tersebut adalah :

1. Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr. sebagai Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL);

2. Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc. sebagai Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL);

3. Rosa Vivien Ratnawati, SH., M.Sc. sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Limbah, Sampah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3).

Dalam sambutannya, Siti Nurbaya menyampaikan bahwa para pejabat yang dilantik, agar dapat menjalankan komitmen KLHK dalam percepatan program prioritas nasional, seperti Perhutanan Sosial, Reforma Agraria, serta pengelolaan limbah dan sampah.

“Terkait peran penting KLHK, hal-hal yang krusial kita lakukan masih berupa kebijakan, baik untuk produksi, konservasi, dan sekarang perhutanan sosial, dan juga sangat penting desain-desain lingkungan. Seperti halnya reklamasi dan kaitannya, yaitu sebetulnya merupakan persoalan tata lingkungan yang kita harus liat dengan cermat, apakah berada pada level dampak, level strategi, atau bahkan level yang sangat mendasar dengan perubahan ekosistem, di dalam tata lingkungan kita”, tutur Siti Nurbaya.

Dalam mengahadapi berbagai persoalan di lapangan, Siti Nurbaya mengingatkan, perlunya dilakukan mediasi dalam semua proses yang telah dilakukan, serta pentingnya langkah-langkah persuasif dan responsif.

“Langkah regulasi yang selama ini kita lakukan, harus ada langkah-langkah responsif bagi masyarakat. Mari kita lakukan responsif ini, karena masyarakat akan sangat berterima kasih, dan kita akan memberikan ruang untuk masyarakat semakin percaya kepada pemerintah”, pesan Siti Nurbaya.

Terkait dengan target pencapaian perhutanan sosial, menurut Siti Nurbaya perlu dilakukan corrective measures, dalam mewujudkan cita-cita 12,7 juta Ha. “Kita (KLHK) berusaha meyakinkan kepada publik, bahwa hal itu akan tercapai secepat-cepatnya, tetapi untuk 2019, mungkin hanya akan tercapai 4,3 – 5 juta Ha. Sisanya harus direncanakan dengan baik, akan seperti apa, di lapangan akan seperti apa”, tambahnya.