Jakarta, Biro Humas Kementerian LHK, Rabu, 14 Maret 2017. Indonesia memiliki ekosistem mangrove terluas di dunia serta memiliki keanekaragaman hayati yang paling tinggi. Dengan panjang garis pantai sebesar 95,181 km², Indonesia mempunyai luas mangrove sebesar 3.489.140,68 Ha (tahun 2015).

Jumlah ini setara dengan 23% ekosistem mangrove dunia yaitu dari total luas 16.530.000 Ha.. Dari luas mangrove di Indonesia, diketahui seluas 1.671.140,75 Ha dalam kondisi baik, sedangkan areal sisanya seluas 1.817.999,93 Ha sisanya dalam kondisi  rusak. Data ini dikemukakan oleh Direktur Bina Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial, Antung Deddy Radiansyah pada komunikasi publik di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, (Selasa, 14/03/2017).

Dengan kondisi mangrove yang baik, vegetasi ini mampu menyumbang setidaknya sebesar USD 1.5 milyar dari perikanan saja untuk perekonomian nasional (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2015). “Ini belum termasuk manfaat lain seperti kayu, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dan perlindungan wilayah pesisir,” ungkap Antung. Kajian The Nature Conservancy (TNC) dan Wetlands International (WI) tahun 2012 mengungkap bahwa mangrove dengan ketebalan minimal 100 meter ke arah darat dapat mengurangi ketinggian gelombang antara 13% sampai 66%. Antung juga menyampaikan pencegahan deforestasi mangrove terkait dengan pengendalian perubahan iklim. “Indonesia dapat memenuhi seperempat dari 26% target reduksi emisi pada 2020 berdasarkan penelitian Murdiyarso et al pada 2015,” tutur Antung.

Kondisi di lapangan memperlihatkan mangrove tengah menghadapi tantangan utama berupa alih fungsi lahan. “Berbagai kepentingan seperti tambak, pemukiman, perkebunan, industri dan infrastruktur pantai/pelabuhan seringkali mengorbankan keberadaan mangrove,” ujar Direktur Konservasi Tanah dan Air, Muhammad Firman. Masalah lain yaitu pemahaman masyarakat tentang mangrove yang masih rendah dan tumpang tindih kebijakan di tingkat nasional hingga daerah. Firman menambahkan, “Kondisi ini diperburuk dengan pencemaran oleh limbah plastik, limbah rumah tangga dan tumpahan minyak”. Bencana alam menjadi faktor lain yang tidak bisa dihindari di tengah upaya meningkatkan vegetasi mangrove. “Tidak hanya pada kawasan hutan, illegal logging juga menjadi ancaman nyata eksistensi mangrove,” lanjut Firman.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Kementerian LHK dalam pengelolaan hutan mangrove dan pantai, seperti Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) mangrove dan kerjasama dengan sektor swasta. RHL mangrove  yang telah terealisasi pada tahun 2010-2014 sebesar 31.675 Ha. Pada tahun  2015, dilakukan RHL mangrove seluas  430 Ha. Untuk 2016 mengalami peningkatan rehabilitasi mangrove seluas 497 Ha. Sedangkan tahun 2017 direncanakan rehabilitasi mangrove pada areal seluas 500 Ha. Jumlah ini akan bertambah signifikan dengan adanya keterlibatan berbagai stakeholders. Penerapan teknologi yang tepat juga diperlukan untuk meningkatkan keberhasilan rehabilitasi mangrove.

Guru Besar Ekologi dan Silvikultur Mangrove Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Cecep Kusmana menjelaskan bahwa, “Sudah banyak teknik-teknik RHL mangrove bisa diterapkan diantaranya metode guludan, bronjong, penahan ombak bambu, pagar bambu, maupun dengan alat pemecah ombak beton”. Selanjutnya Cecep juga menyampaikan, “ Berdasarkan penelitian, laju degradasi mangrove memang lebih cepat dibanding waktu yang dibutuhkan untuk merehabilitasinya. Diperlukan sebuah gerakan masyarakat secara nasional untuk mengatasi hal ini”. Disamping itu harus ada koordinasi dan komitmen yang sama antar Kementerian/Lembaga dalam penyediaan data guna tercapainya pengelolaan mangrove berkelanjutan.

Berdasarkan Perka BIG No. 54 tahun 2015 tentang Wali Data Informasi Geospasial Tematik mengamanatkan Kementerian LHK sebagai wali data mangrove untuk menyusun Satu Peta Mangrove Nasional. “Hingga saat ini telah disusun satu peta mangrove Jawa pada tahun 2013, Sumatera pada tahun 2014, Sulawesi pada tahun 2015, serta Bali dan Nusa Tenggara pada tahun 2016,” terang Firman. Selanjutnnya Firman menyampaikan, “Pada tahun 2017 akan disusun satu peta mangrove untuk wilayah Kepulauan Maluku. Kedepannya pada tahun 2018 akan disusun peta mangrove Kalimantan, dan pada tahun 2019 untuk kawasan Papua”. Kegiatan One Map Mangrove bertujuan untuk mendapatkan data luas existing mangrove yang disepakati secara bersama oleh lintas sektor kementerian/lembaga. “Dengan adanya One Map Mangrove ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi seluruh kementerian/lembaga dalam pemanfaatan ruang ekosistem mangrove secara terintegrasi dan terpadu,” pungkas Firman.

Keseriusan Indonesia dalam pengelolaan mangrove mendapat perhatian dunia internasional. “Indonesia mendapat kehormatan menjadi tuan rumah dan penyelenggara Konferensi Mangrove Internasional (KMI) 2017,” ujar Antung. Penunjukan ini sesuai hasil dari World Forestry Congress tahun 2015 di Durban, Afrika Selatan. Konferensi tersebut akan dilaksanakan di Bali pada tanggal 18-21 April 2017. Konferensi ini mengambil tema Sustainable Mangrove Ecosystem (Ekosistem Mangrove Berkelanjutan). “Rencananya akan dibuka oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya;” ungkap Antung. Indonesia menggandeng International Timber Trade Organization (ITTO) dan International Society for Mangrove Ecosystems (ISME) untuk penyelenggaraan kali ini.

Ada sejumlah agenda yang menjadi pembahasan utama pada KMI 2017, yaitu mempromosikan pengelolaan bakau, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, dan peningkatkan mata pencaharian yang berkelanjutan dari komunitas mangrove. Selanjutnya restorasi ekosistem mangrove yang terdegradasi, penguatan pemantauan good governance dan penegakan hukum, pembayaran jasa lingkungan mangrove serta penelitian dan pendidikan untuk pengembangan ekosistem mangrove berkelanjutan

Melalui Konferensi Mangrove Internasional ini Indonesia memposisikan diri di garis depan mempromosikan hubungan baru dan harmonis antara manusia dan alam khususnya dalam pelestarian ekosistem mangrove. Untuk tujuan ini, Indonesia membuka diri bekerjasama dengan semua mitra dalam pembangunan ekosistem mangrove yang berkelanjutan.