Makassar Sulawesi Selatan, 9 November 2017 – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali mempertegas komitmen untuk mendorong pertumbuhan industri Financial Technology (Fintech) dalam negeri melalui penyelenggaraan “OJK Fintech Days 2017” di Hotel Novotel Makassar Grand Shayla. Acara diresmikan secara langsung oleh Staf Ahli Gubernur Sulawesi Selatan Bidang Perekonomian mewakili Gubernur Sulawesi Selatan, H. Syahrul Yasin Limpo dan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Kepala Eksekutif Pengawas IKNB, Riswinandi, serta didukung oleh berbagai kementerian terkait di antaranya Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Badan Ekonomi Kreatif, dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir. Acara ini juga didukung oleh pelaku industri jasa keuangan seperti Asosiasi FinTech Indonesia (AFTECH).

Tahun ini, OJK Fintech Days 2017 mengangkat tema “Peranan Fintech Lending dalam Memperkuat Industri/Usaha Kecil dan Menengah serta E-Commerce di Wilayah Indonesia Timur”. Acara yang digelar selama dua hari ini ditujukan untuk mendukung pertumbuhan lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi sebagai alternatif pendanaan bagi masyarakat dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di wilayah Indonesia Timur khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan.

Staf Ahli Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Bidang Perekonomian, Deny Irawan dalam sambutannya mengatakan, “Kami menyambut baik inisiatif OJK dalam mendukung pertumbuhan Fintech di Provinsi Sulawesi Selatan. Saya optimis berkembangnya layanan Fintech di wilayah ini dapat mengisi kesenjangan pendanaan bagi pengusaha lokal yang belum tersentuh lembaga keuangan konvensional. Kami harap pelaku usaha memberdayakan mitra dan aset lokal, serta menyesuaikan layanannya dengan potensi ekonomi, kebutuhan, karakter dan budaya setempat.”

Industri Fintech khususnya Fintech Peer to Peer Lending (p2p lending) atau skema Pendanaan Gotong Royong OnLine terus menunjukkan pertumbuhan positif dalam beberapa tahun terakhir dan menjadi primadona baru kegiatan keuangan, dimana kehadirannya memberi harapan besar dalam mendorong peningkatan inklusi keuangan. “Hingga bulan September 2017, pertumbuhan penyaluran dana melalui Fintech Peer to Peer Lending atau skema Pendanaan Gotong Royong On-Line di Indonesia mencapai Rp. 1,6 Triliun. Tidak hanya jumlah dan nilai transaksinya yang mengesankan, pertumbuhan Fintech Peer to Peer Lending juga terbukti dari menjamurnya jumlah pelaku usaha dan jenis layanan yang ditawarkan,” ungkap Anggota Dewan Komisioner OJK, Kepala Eksekutif Pengawas IKNB, Riswinandi.

Fintech p2p lending atau skema Pendanaan Gotong Royong On-Line merupakan sebuah platform teknologi yang mempertemukan secara digital peminjam yang membutuhkan modal usaha dengan pemberi pinjaman. Layanan ini menawarkan fleksibilitas dimana pemberi pinjaman dan peminjam dapat mengalokasikan dan mendapatkan modal atau dana hampir dari dan kepada siapa saja, dalam jumlah nilai berapa pun, secara efektif dan transparan, serta dengan imbal balik yang kompetitif.  

Data OJK menunjukkan bahwa masih terdapat 49 juta UKM di Indonesia yang belum bankable dan membutuhkan akses terhadap pinjaman. Selain itu, terdapat kesenjangan pembiayaan pembangunan sebesar Rp. 1.000 triliun setiap tahun. Saat ini institusi keuangan yang ada hanya mampu menyerap kebutuhan sekitar Rp. 700 triliun dari total kebutuhan sebesar Rp. 1.700 triliun tiap tahunnya. Indonesia juga masih dihadapkan pada permasalahan tidak meratanya ketersediaan layanan pembiayaan dimana 60% dilaporkan masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Oleh karenanya, layanan p2p lending diharapkan dapat menjadi angin segar untuk menyiasati tantangan tersebut dengan menghadirkan solusi khas Fintech yang praktis, lincah dan diciptakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Pelaku usaha yang tergabung dalam AFTECH berkomitmen untuk dapat terus menciptakan inovasi-inovasi dan terobosan bagi kemudahan akses dan kecepatan layanan, dengan tetap menjaga perlindungan konsumen sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh regulator,” ujar Wakil Ketua AFTECH dan Co-Founder Investree, Adrian Gunadi.

Adrian juga mengatakan bahwa dukungan regulator dan kerja sama dengan pemerintah daerah seperti yang ditunjukkan melalui OJK Fintech Days 2017 ini menjadi bukti terbentuknya ekosistem Fintech secara positif, tepat di saat perkembangan sektor yang sangat cepat ini. “Daerah-daerah di luar Pulau Jawa dan utamanya kawasan timur Indonesia merupakan kantong-kantong ekonomi dengan potensi yang luar biasa besar, namun perkembangan usahanya – utamanya yang masih berskala rintisan – belum tertangani secara optimal”, lanjut Adrian. Inilah yang melandasi motivasi dan memperkuat tekad AFTECH dalam mengembangkan pasar-pasar di luar Jawa dan menjadikan dirinya katalis bagi pertumbuhan ekonomi lokal.

OJK mencatat sampai saat ini terdapat 25 perusahaan Fintech p2p lending yang sudah terdaftar atau mendapatkan izin dari OJK, 33 perusahaan sedang dalam proses pendaftaran, dan 27 perusahaan sudah menyampaikan minat untuk mendaftar, sehingga secara total sampai dengan saat ini terdapat 85 perusahaan pinjam meminjam berbasis teknologi (p2p lending) yang beroperasi di seluruh Indonesia. Data lain melaporkan; hingga Q3 2017 penyaluran kredit p2p lending sudah mencapai Rp. 1,6 triliun atau naik lebih dari 600% YoY. Sementara itu, nilai pendanaan di luar Pulau Jawa meningkat sebesar 1.074% sejak akhir tahun lalu menjadi Rp. 276 miliar. Hal tersebut didukung adanya peningkatan jumlah pemberi pinjaman (lender) di luar pulau Jawa sebesar 784%, begitu juga dengan jumlah peminjam (borrower) yang meningkat sebesar 745%. Peningkatan ini menjadi bukti industri Fintech p2p lending dapat membantu program pemerintah untuk membangun Indonesia dari daerah pinggiran.

Di sisi lain, pesatnya pertumbuhan industri Fintech p2p lending perlu diantisipasi. Hal ini untuk memastikan perlindungan konsumen terkait keamanan dana maupun data terjaga dengan baik, serta untuk memastikan terlindunginya kepentingan nasional dan stabilitas sistem keuangan yang bebas dari praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme.