Kementerian Perindustrian semakin gencar memacu pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) nasional agar memanfaatkan platform digital e-Smart IKM yang bertujuan untuk meningkatkan akses pasar melalui internet marketing. Kegiatan strategis yang dilakukan adalah menjalin kerjasama dengan marketplace dan meluncurkan hotlineatau call center Direktorat Jenderal IKM.

“Program ini merupakan langkah Kemenperin dalam menghadapi era Industry 4.0, sekaligus sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan e-Smart IKM,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, Selasa (12/12). Hingga saat ini, lebih dari 1.700 pelaku IKM dalam negeri telah mengikuti workshop e-Smart IKM.

Menperin menyaksikan Dirjen IKM Kemenperin melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan para marketplace dalam negeri, yakni Tokopedia, Blibli, dan Shopee. Ketiga marketplace ini menyusul Bukalapak dan Blanja yang telah bekerjasama sebelumnya.

“Dengan memasuki pasar online ini, permasalahan pemasaran yang seringkali dihadapi pelaku IKM bisa ditekan signifikan. Apalagi, Indonesia merupakan negara yang sangat potensial untuk tumbuh dan berkembangnya e-commerce,” papar Airlangga.

Berdasarkan data dari asosiasi e-commerce Indonesia (IdeA), dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta jiwa, penetrasi internet di Indonesia menjangkau sebanyak 90,5 juta jiwa, dan sekitar 26,3 juta jiwa telah berbelanja secara online.

“Indonesia sebagai negara ke-9 yang kontribusi manufakturingnya terbesar di dunia, sudah waktunya e-marketplace diisi oleh produk-produk negeri,” ujar Menperin. Menurutnya, tahun depan merupakan tahunnya ekonomi di Asean, dengan didorongnya digital connection dan Indonesiasebagai hub ataumenjadi core digital yang memacu produk-produkIKMbisa meramaikan pasar Asean dengan potensi mencapai 500 juta jiwa.

Dirjen IKM Gati Wibawaningsih menyampaikan, pihaknya akan menargetkan sebanyak 10 ribu IKM yang mengikuti workshop e-Smart IKM di seluruh Indonesiahingga tahun 2019. “Program e-Smart IKM memberikan jaminan bahwa IKM yang beergabung akan mendapatkan prioritas untuk mengikuti pembinaan dan pelatihan dari Kemenperin,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Ditjen IKM meluncurkan hotline atau call center-nya pada nomor telepon 1500775. Para pelaku IKM dapat memanfaatkan sarana ini untuk memperoleh semua informasi tentang IKM. “Pelaku usaha bisa mendapatkan informasi seluas-luasnya terhadap program, kebijakan, fasilitasi dan layanan sebagai salah satu solusi pemecahan terhadap masalah IKM,” kata Gati..

Pengembangan Industri Jamu
Di dalam rangkaian acara tersebut, Kemenperin juga melaksanakan diskusi kelompok terarah mengenai pengembangan industri jamu nasional. Menperin mengatakan, dalam pembangunan industri jamu nasional yang berdaya saing dan berkelanjutan, perlu mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki guna menghasilkan produk yang inovatif dan kompetitif sesuai kebutuhan pasar saat ini.

“Saat ini, kami tengah dorong daya saing industri wellness, farmasi, herbal, dan produk kecantikan. Kita bersaing dengan market leader di Asia, yaitu Korea. Pada saat yang sama,Thailand juga tengah melakukan pengembangan industri di sektor-sektor tersebut,” ungkapnya.

Kemenperin mencatat, Indonesia menempati urutan ke-4 sebagai produsen jamu atau herbal di dunia setelah Tiongkok, India dan Korea. “Seyogianya kita mampu melebihi negara-negara tersebut bila kita mengkaji bahwa di Indonesia terdapat 30 ribu jenis tanaman herbal, dan perlu dimanfaatkan oleh industri,” ungkap Airlangga.

Hal tersebut juga menjadi potensi pengembangan industri obat tradisional serta kosmetik berbahan dasar alam (organic based cosmetics) yang saat ini sedang menjadi tren di pasar. “Selain meningkatkan invoasi produk, kami harapkan juga produknya bisa diperjualbelikan secara online. Upaya ini untuk memasuki fase revolusi industri ke-4,” imbuhnya.

Dirjen IKM Gati Wibawaningsih menjelaskan, industri farmasi dan kosmetik termasuk industri obat tradisional, menjadi salah satu sektor andalan karena sebagai penggerak utama perekonomian di masa yang akan datang.

Potensi industri kosmetik dalam negeri didukung melalui kekuatan sekitar 760 perusahaan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dengan menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 75 ribu orang dan tenaga kerja tidak langsung 600 ribu orang. “Artinya, sektor ini tergolong padat karya, dan kami dorong agar juga berorientasi ekspor,” jelas Gati.

Sedangkan, untuk produsen jamu, saat ini terdapat 986 industri jamu yang terdiri dari 102 Industri Obat Tradisional (IOT) dan selebihnya termasuk Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) yang tersebar di wilayah Indonesia terutama di Pulau Jawa.

“Hingga saat ini, industri obat tradisional mampu menyerap lebih dari 15 juta tenaga kerja, tiga juta diantaranya terserap di industri jamu yang berfungsi sebagai obat, dan 12 juta lainnya terserap di industri jamu yang telah berkembang ke arah makanan, minuman, kosmetik, spa, dan aromaterapi,” papar Gati.

Bahkan, Gati menyebut, industri jamu nasional pada tahun ini mengalami pertumbuhan sebesar 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya. “Peta persaingan pasar industri jamu atau obat tradisional di Indonesia masih didominasi oleh produk dalam negeri,” imbuhnya.

Gati menambahkan, program pengembangan industri jamu nasional kedepannya akan diarahkan untuk mendorong penguasaan di bidang teknologi, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, serta mengembangkan dan mengamankan pasar dalam negeri sebagai basis untuk peningkatan industri jamu nasional yang mandiri dan berdaya saing global.

Pada kesempatan yang sama pula, Ditjen IKM juga melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Semarang, PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia dalam rangka Pengembangan IKM melalui Pemberdayaan Rumah Promosi IKM Kota Lama Semarang yang bertujuan mempromosikan produk IKM dalam bentuk offline.

“Kerjasama ini dilakukan dalam aspek promosi dan pemasaran secara offline yang masih sangat relevan terutama untuk produk-produk yang perlu dilihat dan disentuh langsung calon pembeli,” kata Gati. Selanjutnya, Ditjen IKM memberikan fasilitasi bantuan sertifikasi SNI Mainan Anak dan SNI Pakaian Bayi kepada 40 IKM yang tersebar di beberapa daerah. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan jaminan mutu produk yang dihadiri oleh 20 orang IKM penerima bantuan SPPT SNI tersebut.