Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih mengatakan, perlunya langkah sinergi di antara pemangku kepentingan terkait dalam akselerasi pengembangan kendaraan pedesaan di Indonesia. Upaya ini sekaligus untuk membangun ekosistem yang kuat terhadap daya saing industri otomotif dalam negeri.

“Pengembangan kendaraan pedesaan membutuhkan keterlibatan, komitmen, dan sinergi dari berbagai pihak,” ujar Gati pada acara Temu Bisnis IKM Alat Angkut (Kendaraan Pedesaan) di Jakarta, Rabu (6/12). Kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari diskusi kelompok terarah yang telah dilaksanakan Ditjen IKM sebelumnya guna memetakan kebutuhan dalam pengembangan kendaraan pedesaan di Tanah Air.

Adapun peserta Temu Bisnis yang diundang, antara lain perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Selanjutnya, Bappenas, BPPT, lembaga pembiayaan seperti Astra Modal Ventura dan Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (LPDB), serta organisasi dan asosiasi yang terkait dengan industri otomotif nasional seperti Institut Otomotif Indonesia (IOI), Perkumpulan IKM Komponen Otomotif (PIKKO), dan Asosiasi Karoseri Indonesia (Askarindo).

Gati berharap, melalui forum bisnis ini, semua pihak dapat saling memberikan masukan terkait penyusunan regulasi, penyiapan produksi,pemberian insentif, pemetaan kontribusi IKM, ketersediaan suku cadang, mekanisme perawatan dan perbaikan, serta pemasaran kendaraan pedesaan.

“Bahkan, lembaga pembiayaan dan lembaga seperti OJK diharapkan turut menyumbang saran mengenai skema pembiayaan maupun risiko keuangan yang akan dihadapi dalam program ini,” tuturnya.

Gati meyakini, pengembangan kendaraan pedesaan dapat membawa efek yang luasterhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain itu, berdampak positif bagi perkembangan industri otomotif dalam negeri, peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi kendaraan, serta pembangunan IKM sektor industri otomotif dan alat mesin pertanian.

“Lebih dari 400 IKM sektor komponen otomotif yang tersebar di sejumlah sentra industri di Indonesia, antara lain Tegal, Klaten, Purbalingga, Sidoarjo, Pati, Pasuruan, Sukabumi, Bandung, dan Jabodetabek,” ungkapnya. Dengan adanya program kendaraan pedesaan ini, semakin banyak IKM komponenotomotif berkontribusi di dalam mendukung rantai pasok industri otomotif nasional.

Untuk itu, Direktorat Jenderal IKM Kemenperin terus memacu kemajuan IKM khususnya sektor komponen otmotif dalam memperhatikanaspek kualitas, biaya, dan pengiriman atau quality, cost and delivery (QCD).Upaya ini dilakukan melalui berbagai program strategis, seperti pembinaan kompetensi SDM, fasilitasi teknologi mesin dan peralatan, pengembangan produk, promosi, kemitraan,sertapenciptaan iklim usaha yang kondusif.

“Pada November lalu, kami telah melaksanakan pemetaan kebutuhan kendaraan pedesaan di wilayah Jawa Tengah khususnya Kabupaten Klaten dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait. Hasilnya diharapkan dapat memberikan gambaran kebutuhan maupun kondisi pasar dari sisi jenis kendaraan, harga yang diharapkan, serta cakupan penggunaan kendaraan pedesaan,” papar Gati.

Bentuk konsorsium
Gati menambahkan, Kemenperin akan mendorong pembentukan konsorsium untuk memproduksi mobil pedesaan setelah target pasar dan data kebutuhannya jelas. Upaya ini untuk melibatkan seluruh pihak yang potensial, baik dari segi teknis hingga non-teknis khususnya sektor IKM otomotif.

Menurutnya, IKM dalam negeri siap berkontribusi dalam memproduksi komponen kendaraan pedesaan. "Kami memang memprioritaskan IKM lokal untuk terlibat dalam program yang sedang dikembangkan oleh Kemenperin ini,” ujarnya.

Gati juga menyampaikan, guna menjaga kestabilan produksi komponen oleh IKM tersebut, Kemenperintelah melibatkan perusahaan baja milik negara, yakni PT Krakatau Steel untuk penyediaan bahan baku."Bahkan, kami tengah membuat IKM terpadu di Halmahera untuk memastikan ketersediaan bahan bakudi sana dapat terjaga dengan baik," ungkapnya.

Lebih lanjut, Kemenperin juga terus memberikan pembinaan kepada para IKM dalam negeri untuk dapat menjaga kualitas produksi komponennya, mengingat produk yang mereka hasilkan akan digunakan untuk membuat kendaraan pedesaan di seluruh Indonesia. "Kami kumpulkan para pensiunan dari industri untuk melatih dan membina para pelaku IKM tersebut, sehingga produknya tetap memenuhi standar yang diinginkan," tuturnya.

Di samping itu, Gati mengungkapkan, harga mobil pedesaan diharapkan dapat dijual pada kisaran harga Rp60-80 juta per unit. “Kami upayakan harganya bisa diterima pasar. Kami telah melakukan survei, rentang harga tersebut yang banyak dipilih masyarakat,” ujarnya.

Menurut survei yang dilakukan Kemenperin, di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah tersebut, sebanyak 67,10 persen masyarakat setempat juga memiliki ketertarikan dengan kendaraan pedesaan untuk mendukung kegiatan sehari-hari khususnya di sektor perkebunan.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menegaskan, pihakya memacu pengembangan kendaraan pedesaan agar segera diproduksi oleh industri dalam negeri. Selain untuk memenuhi kebutuhan alat transportasi multiguna di sektor pertanian dan perkebunan, upaya ini juga guna mendorong peningkatan ekonomi masyarakat serta mewujudkan kemandirian penguasaan teknologi oleh anak bangsa.

“Pemerintah menyiapkan regulasi kendaraan pedesaan supaya bisa dikembangkan industri nasional. Artinya, harus dibuat di Indonesia,” tuturnya. Pengembangan kendaraan pedesaan ini didasarkan pada program pemerintah yang tertuang di butir Nawacita, salah satunya adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Menperin menyebutkan, langkah yang sudah dilakukan Kemenperin dalam percepatan pengembangan kendaraan pedesaan, antara lain pembuatan prototipe, pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan rantai pasok serta penyiapan infrastruktur dan model bisnis. “Aftersales-nya dan jaringan distribusinya juga tengah dipertimbangkan, termasuk uji pasarnya,” ujarnya.

Saat ini, terdapat dua prototipe kendaraan pedesaan yang telah selesai dibangun. Prototipe Generasi 2A merupakan hasil pengembangan platform Kemenperin, sedangkan Generasi 2B untuk prototipe yang dikembangkan oleh IOI. “Prototipe yang dihasilkan saat ini masih harus disempurnakan, baik dari desain bodi maupunperformance,” ungkap Airlangga.