Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang paling terpukul oleh pandemi. Meski sebelumnya sektor ini tengah digenjot serta sosialisasi ekonomi berbasis pariwisata di tingkat desa dengan konsep desa wisata atau homestay semakin marak, sektor parwisata terpaksa harus menahan napas akibat situasi Covid-19.

Dengan kondisi yang kian membaik dan pelonggaran pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di sejumlah daerah, sektor pariwisata pun perlahan dapat kembali bergeliat. Destinasi wisata domestik menjadi pilihan bagi para pelancong yang sudah penat, karena dianggap lebih rendah risiko dibandingkan wisata ke luar negeri.

Meski demikian, masih banyak pelaku pariwisata yang memerlukan dukungan dari berbagai pihak, khususnya selama pandemi yang telah menurunkan daya tarik wisata dan berdampak pada perekonomian yang bergantung pada pariwisata.

Terlebih bagi para pelaku desa wisata yang masih dalam tahap pengembangan kapabilitas dan daya tariknya. Pertumbuhan desa wisata, yang memiliki potensi besar menjadi tujuan wisata alternatif dan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat, kian terhambat akibat pandemi.

Dalam pengelolaan program desa wisata di berbagai wilayah, pemerintah juga memerlukan keterlibatan pihak swasta. Selain dari dukungan pendanaan, pihak swasta diharapkan dapat terlibat pada tahap awal untuk mengidentifikasi potensi sumber daya desa untuk program desa wisata ini.

Inilah salah satu upaya yang dilakukan oleh PT HM Sampoerna Tbk. (Sampoerna) melalui payung program Sampoerna Untuk Indonesia di bawah pilar Pengembangan UMKM. Bekerja sama dengan Yayasan Rumah Kita Sidoarjo (YRKS), Sampoerna memberikan dukungan untuk pengembangan program desa wisata di beberapa desa, seperti pada empat desa di Jawa Timur, yaitu Desa Kendalbulur Tulungagung, Desa Penanggal Lumajang, Desa Sukosari Kidul Bondowoso, dan Desa Cendono Pasuruan.

Di keempat desa tersebut, Sampoerna bersama YRKS terlibat penuh dalam program Klinik Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) 2021 – Pengembangan Desa Wisata Berbasis BUMDesa, yang merupakan kelanjutan dari program serupa pada tahun sebelumnya.

Program Klinik BUMDesa 2021 ini diawali dengan pelatihan pengembangan desa wisata berbasis BUMDesa. Peserta pelatihan mendapatkan materi tentang pembuatan rencana kerja, bisnis, tata kelola pengunjung, regulasi, legalitas hingga standar CHSE (Cleanliness - Health - Safety - Environment Sustainability). Terlebih, CHSE sebagai jaminan standar kebersihan, diharapkan dapat memberikan ketenangan bagi calon wisatawan di tengah kondisi pandemi.

Melalui kegiatan ini, ada tiga sasaran yang dituju, yaitu mengembangkan kapasitas manajerial pengelolaan BUMDesa wisata, mengembangkan inovasi produk dan pemasaran BUMDesa pariwisata berbasis digital, serta memberdayakan UMKM yang mendukung potensi wisata.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Abdul Halim Iskandar menyatakan bahwa pengembangan desa wisata dapat memiliki efek pengganda turunan pada setiap industri yang terlibat; dari pengembangan melalui mekanisme Padat Karya Tunai Desa hingga pengelolaan yang terstruktur oleh BUMDesa, maka pengembangan desa wisata dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di desa1 .