Pembobolan keamanan siber secara masif telah menjadi peristiwa lumrah yang rutin menjadi tajuk utama dan menimbulkan kekhawatiran di kalangan konsumen dan para pemimpin. Namun di tengah seluruh perhatian yang tersedot oleh peristiwa-peristiwa tersebut dalam beberapa tahun terakhir, banyak organisasi di seluruh dunia masih kesulitan untuk memahami dan mengelola risiko-risiko siber yang berkembang dalam masyarakat digital yang semakin kompleks.

Pada tanggal 18 Oktober 2017, PwC meluncurkan Global State of Information Security® Survey (GSISS) 2018, berdasarkan respons lebih dari 9.500 pejabat eksekutif senior di bidang bisnis dan teknologi dari 122 negara.

Para pejabat eksekutif di seluruh dunia mengakui bahwa ketidakamanan siber memiliki risiko yang kian tinggi. Empat puluh persen dari responden survei menyebut disrupsi terhadap operasional usaha sebagai konsekuensi terbesar dari serangan siber, diikuti dengan kebocoran data sensitif (39%), bahaya terhadap kualitas produk (32%), dan bahaya terhadap nyawa manusia (22%).

Namun walaupun kesadaran tentang hal ini telah muncul, banyak perusahaan yang terpapar risiko serangan siber masih belum siap menghadapinya. Empat puluh empat persen mengatakan tidak memiliki strategi keamanan informasi yang menyeluruh. Empat puluh delapan persen mengatakan tidak memiliki program pelatihan kesadaran keamanan bagi karyawan, dan 54% di antaranya tidak memiliki proses tanggap insiden.

Bagaimana interdependensi siber menaikkan risiko global

Studi-studi kasus terhadap bencana-bencana non-siber menunjukkan bahwa rangkaian peristiwa seringkali diawali dengan hilangnya daya listrik — dan banyak sistem terkena dampak seketika itu juga atau dalam waktu sehari, berarti secara umum hanya ada sedikit waktu yang berharga untuk mengatasi masalah awal sebelum menimbulkan efek berantai. Interdependensi antara jaringan kritikal dan non-kritikal seringkali luput dari perhatian hingga akhirnya menimbulkan banyak masalah. Banyak orang di seluruh dunia — terutama di Jepang, Amerika Serikat, Jerman, Inggris, dan Korea Selatan — mengkhawatirkan serangan siber dari negara-negara lain. Perangkat-perangkat untuk melancarkan serangan siber semakin menjamur di seluruh dunia. Negara-negara yang lebih kecil berupaya mengembangkan kemampuan seperti yang dimiliki oleh negara-negara yang lebih besar, dan bocornya perangkat peretasan National Security Agency (NSA) Amerika Serikat telah menyebabkan ketersediaan kapabilitas yang sangat canggih bagi para peretas yang berniat jahat.

Pada saat serangan siber terjadi, sebagian besar perusahaan yang menjadi korban mengatakan tidak dapat mengidentifikasi pelakunya dengan jelas. Hanya 39% dari responden survei yang mengatakan sangat yakin dengan kemampuan atribusi yang dimiliki.

Lonjakan produksi perangkat internet-of-things (IoT) yang tidak aman telah menciptakan kerentanan yang meluas terhadap keamanan siber akhir-akhir ini. Ancaman yang semakin besar terhadap integritas data dapat melemahkan sistem-sistem terpercaya dan menimbulkan bahaya fisik dengan merusak infrastruktur yang kritikal.

Sementara itu, terdapat kesenjangan yang besar dalam kesiapan keamanan siber di antara negaranegara di seluruh dunia. Dalam survei GSISS 2018 yang kami lakukan, jumlah organisasi yang memiliki strategi keamanan siber yang menyeluruh menunjukkan angka yang cukup tinggi di Jepang (72%), di mana serangan siber dipandang sebagai ancaman keamanan nasional terbesar, dan Malaysia (74%).

Pada bulan Mei 2017, para pemimpin negara-negara G-7 sepakat untuk bekerjasama dengan para mitra lainnya untuk mengatasi serangan siber dan memitigasi dampaknya terhadap infrastruktur yang kritikal serta masyarakat. Dua bulan kemudian, para pemimpin negara-negara G-20 menegaskan kembali perlunya keamanan siber dan kepercayaan dalam teknologi-teknologi digital. Tugas yang menanti di depan sangatlah besar.